Nama : Ria Setia
NPM : 15110853
Kelas : 4KA24
Matkul : Etika & Profesionalisme TSI #
Rangkuman Ke-4 Penulisan
Perbedaan Cyber Law, Computer Crime
Act, dan Council of Europe Convention on Cybercrime
- Cyber Law: merupakan seperangkat aturan yang dibuat oleh suatu Negara tertentu dan peraturan yang dibuat itu hanya berlaku kepada masyarakat Negara tertentu.
- Computer Crime Act (CCA): merupakan undang-undang penyalahgunaan informasi teknologi di Malaysia.
- Council of Europe Convention on Cybercrime: merupakan organisasi yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan di dunia internasional. Organisasi ini dapat memantau semua pelanggaran yang ada di seluruh dunia.
Ruang lingkup UU hak cipta terdiri dari ciptaan yang dilindungi dan ciptaan yang tidak diberi hak cipta. Prosedur pendaftaran HAKI memiliki syarat yaitu persyaratan permohonan hak merek, hak cipta, dan pendaftaran desain industri.
UU No. 36 Tahun 1999 ini tidak secara jelas menjelaskan batasan-batasan yang mengatur secara spesifik dalam penggunaan teknologi informasi. Namun di lain sisi dengan ditetapkannya UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah memberikan pencerahan bahwasanya penggunaan teknologi informasi telah diatur dalam undang-undang tersebut. Jadi akan lebih baik jika UU No. 19 Tahun 1999 disempurnakan agar tidak saling tumpang tindih dengan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sehingga dengan demikian masyarakat akan lebih merasa aman dan nyaman dalam melakukan kegiatan transaksi dan telekomunikasi dengan menggunakan teknologi informasi.
Pokok - pokok pikiran dalam RUU ITE tediri dari pasal 8 sampai pasal 21. Penyusunan materi UUITE tidak terlepas dari dua naskah akademis yang disusun oleh dua institusi pendidikan yakni Unpad dan UI. Tim Unpad ditunjuk oleh Departemen Komunikasi dan Informasi sedangkan Tim UI oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Pada penyusunannya, Tim Unpad bekerjasama dengan para pakar di ITB yang kemudian menamai naskah akademisnya dengan RUU Pemanfaatan Teknologi Informasi (RUU PTI). Sedangkan Tim UI menamai naskah akademisnya dengan RUU Transaksi Elektronik.
UU No. 36 Tahun 1999 ini tidak secara jelas menjelaskan batasan-batasan yang mengatur secara spesifik dalam penggunaan teknologi informasi. Namun di lain sisi dengan ditetapkannya UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah memberikan pencerahan bahwasanya penggunaan teknologi informasi telah diatur dalam undang-undang tersebut. Jadi akan lebih baik jika UU No. 19 Tahun 1999 disempurnakan agar tidak saling tumpang tindih dengan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sehingga dengan demikian masyarakat akan lebih merasa aman dan nyaman dalam melakukan kegiatan transaksi dan telekomunikasi dengan menggunakan teknologi informasi.
Pokok - pokok pikiran dalam RUU ITE tediri dari pasal 8 sampai pasal 21. Penyusunan materi UUITE tidak terlepas dari dua naskah akademis yang disusun oleh dua institusi pendidikan yakni Unpad dan UI. Tim Unpad ditunjuk oleh Departemen Komunikasi dan Informasi sedangkan Tim UI oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Pada penyusunannya, Tim Unpad bekerjasama dengan para pakar di ITB yang kemudian menamai naskah akademisnya dengan RUU Pemanfaatan Teknologi Informasi (RUU PTI). Sedangkan Tim UI menamai naskah akademisnya dengan RUU Transaksi Elektronik.
Flowchart Penulisan 2 Tentang Pendaftaran HAKI
Gambar 1. Flowchart Persyaratan Permohonan Hak Merk
Gambar 2. Flowchart Persyaratan Permohonan Hak Paten
Gambar 3. Flowchart Persyaratan Permohonan Pendaftaran desain Industri
Tidak ada komentar:
Posting Komentar